pajak penerangan jalan. [email protected] PENERANGAN JALAN A. pajak penerangan jalan

Pajak Penerangan Jalan. bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XV/2017, pemerintah daerah tidak dapat memungut Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu pajak daerah terhitung sejak tanggal 13 keuangan daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif Pajak Penerangan Jalan sepanjang tidak melarnpaui batasan maksimal tarif Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia. 18. Besarnya penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan, maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah yang memiliki penerimaan yang potensial dan produktif. 10 tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, bahwa pelanggan wajib. 6. 2020. Wajib Pajak adalah orang. CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020. Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik di wilayah Daerah yang tersedia penerangan jalan dan rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah; h. Email. Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, Dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pu sat; 1. BADAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA) Jln. Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri. lambat 1 x 24 jam. (UU PDRD) dengan nomenklatur Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang. Selanjutnya berdasarkan kepmendagri. 7. Tarif pajak yang dikenakan untuk pelayanan sosial yang menggunakan daya 220 VA sampai dengan 200 kV mencapai 3%, sedangkan pengguna di atas daya 200 kVA tarifnya mencapai 4%. 7. Wajib Pajak Penerangan Jalan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar pengenaan pajak ini. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pajak Penerangan Jalan. 2012. Peraturan Walikota ini mengatur tentang objek, subjek dan wajib pajak penerangan jalan, dasar pengenaan, tarif dan tata cara penghaitungan pajak, tata cara pendaftaran danpendataan, tata cara pemungutan pajak dan pelaporan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, pembetulan, pembatalan, pengurangan. 08 Tahun 1981; UU No. Adapun Wajib pajak penerangan jalan berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) PP no. Besaran Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalika tarif dengan dasar pengenaan pajak V. Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan JalanPPJ. Dalam artikel ini akan dibahas terkait ketentuan pemungutan pajak. 7, LD. 11. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak 1. Pajak Bumi dan Bangunan. Bagaimana Cara Menghitung Pajak Penerangan Jalan? Tahukah Anda, bahwa lampu-lampu yang ada di sepanjang jalan ternyata dikenai pajak daerah? Dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut tentang. 4. Salah satunya PPJ. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD, yang menjadi objek pajak penerangan jalan ialah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari. Pidana Militer 27768. PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau. 01. Dalam Peraturan ini diatur tentang Pajak Penerangan Jalan termasuk didalamnya mengatur tentang Nama, Obyek dan Subyek Pajak, Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan. 651. Kholidah,MM selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Pajak Penerangan Jalan. Pajak Air Tanah 41109. 3 Sumber Data 3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, kabupaten kendal ringkasan penjabaran apbd yang dikl asifikasi menurut kelompok , jenis, objek , rincian objek , sub rincian objek pendapatan, bel anja , dan pembiayaan Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Karena PJU merupakan fasilitas umum, seluruh biaya operasionalnya dan perbaikan ditanggung oleh pemerintah daerah dan dibiayai uang pajak PPJ (Pajak. 3. 11. 2. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. 24. Pelanggan listrik adalah orang dan atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari PLN/bukan PLN. 02/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK. 678. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Mekanisme pemungutan dilakukan oleh PLN melalui rekening pembayaran listrik. Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen). 8. 23. Ki Gede Sebayu No. Daerahadalah Kabupaten Lamandau. PAJAK PENERANGAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKABUMI, Menimbang : a. Pajak Penerangan Jalan, yang selanjutnya di sebut Pajak, adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik , baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain; 10. Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pajak daerah berbasis konsumsi yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota---Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir--. Jum'at, 26 Maret 2021 | 17:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA Tarif Pajak Terbaru Tak Kunjung Terbit, Kemendagri: Sudah Dievaluasi Kemendagri menyatakan evaluasi dua perda terkait dengan tarif pajak parkir dan pajak penerangan jalan di DKI Jakarta sudah selesai sejak Februari 2021. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf e dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak. Selain untuk reklasifikasi jenis pajak, perubahan nomenklatur dari PPJ menjadi PBJT-TL juga bertujuan untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. PEMERINTAH KOTA TEGAL. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan; Mengingat : 1. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Pajak Penerangan Jalan. Satriyo mengungkapkan, tunggakan tersebut terkumpul sejak tahun 2007. Pajak Parkir 8. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2016. 1. PELAPORAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) ATAS PENGGUNAAN LISTRIK PASCABAYAR OLEH PELANGGAN PADA PT. Pajak Penerangan Jalan. Adapun tenaga listrik yang dimaksud dapat dihasilkan sendiri atau dari sumber lain. 8. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. WBSaya Ir. Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap pengguna tenaga listrik. Pada konteks ini, sumber lain ini. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. PLN (Persero) E ast Java. PajakOnline. efektifitas pajak penerangan jalan di kota Semarang selama tahun 2003 hingga 2009. Tarif pajak yang berlaku: 4%. ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerangan Jalan Umum adalah lampu penerangan yang bersifat publik (untuk kepentingan bersama) dan biasanya sengaja dipasang di ruas jalan maupun di tempat-tempat tertentu. Peraturan Daerah (PERDA) Bentuk Singkat. Penggunaan Tenaga Listrik/energi adalah pemakaian dan/atau beban tenaga listrik/energi; 11. 8. PAJAK Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. f. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya. 9. Oleh: Arif Arfanda Alat Penerangan Jalan secara umum. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai. S-99/PK/PK. Umumnya, PBJT sebagai integrasi 5 jenis pajak daerah pada UU PDRD yang berbasis konsumsi, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Penerangan jalan tidak hanya berfokus pada lampu jalan tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak penerangan jalan diatur dengan Peraturan Daerah; d. Dec 9, 2020 · Pasalnya, frasa ‘penerangan jalan’ pada PPJ dinilai ambigu apakah itu merujuk pada objek pajak atau alokasi pembelanjaan dana dari pengenaan pajak. Objek Pasal 8 (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, (seperti PLN) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga. penerangan jalan menunjukan hasil telah mencapai 50% pengalokasiannya dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi untuk sistem pembukuan dana earmarked tax sendiri belum ada pembukuan secara khusus tentang earmarking tax penerangan jalan. 2020. Pengenaan PPJ tersebut menurutnya berdasarkan UU No. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Sarang Burung walet 10. Jalan kemudian perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, untuk daya pajak ( Tax Effort ) perhitungannya didasarkan pada realisasi penerimaan (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. 7 Agustus 2023. [email protected] PENERANGAN JALAN A. com, Sah, Pajak Parkir dan Penerangan Jalan Umum di DKI Naik, 7 September 2020. (2) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Perda mengenai pemungutan pajak penerangan jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini melalui penyusunan Perda mengenai Pajak dan retribusi daerah paling lambat tanggal 5 Januari 2024. Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau oleh bukan PLN. Implementasi regulasi, besarnya pembayaran PPJ kepada Pemda tidak berdampak sama sekali terhadap. 193. PAJAK PENERANGAN JALAN. Metro ini kan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon melalui Bidang Pajak Daerah 1 menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah atas Pajak Penerangan Jalan pada Kamis, 19 Mei 2016 bertempat di aula kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Jl. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Hotel. Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. bahwa pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. 13. Pajak Penerangan Jalan telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan; Mengingat: 1. 1. Pajak Penerangan Jalan merupakan komponen yang cukup berpotensi dalam kontribusinya di Pajak Daerah. Siahaan (2005:407) menyatakan bahwa “Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang dibebankan kepada tenaga listrik”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas. Tarif rumah tangga : 1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar30. dikenakan Pajak Penerangan Jalan. 28 Tahun 2009. Besarnya pokok PPJ yang. 10. ABSTRAK: bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan objek pajak selain Wajib Pajak untuk jenis pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Nomor Objek Pajak Daerah, dan. Namun terkadang ada saja lampu PJU yang rusak, jalan raya pun menjadi gelap. ” Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ kota merupakan bagian dari daerah otonom, makapajak penerangan jalan secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan pengecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 4,97%. Pengguna 450 Watt 3% (tiga persen); 2. Perda Nomor 6 Tahun 2010 Tentang KUPD Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan Perda Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan Perda Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PKB STNK Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang BBN-KB Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; j. PAJAK PENERANGAN JALAN. 10. Perubahan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dasar aturan ditetapkan di Provinsi DKI Jakarta adalah dengan Perda No. 7. Sedangkan yang menjadi wajib pajak penerangan jalan berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) PP no. Namun, daerah dilarang. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah. 04 Kab. UU HKPD meredesain kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain dengan restrukturisasi jenis Pajak Daerah melalui reklasifikasi lima jenis pajak daerah berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). To avoid28. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus). Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi ditetapkan sebesar 2,4% (dua koma. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi seluruh. Aceh Singkil 01. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan; c. 65 tahun 2002 adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau penggunan tenaga listrik. 9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. com—Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi nomenklatur pajak baru yang ditentukan pada UU HKPD. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam fungsi pajak tersebut pajak haruslah ditujukan kepada usaha untuk.